Lewati ke isi
Logo Desa Gunung Agung Desa Gunung Agung Kec. Kota Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara

Satu Pintu Dasar Hukum Desa

Semua aturan tentang desa dikumpulkan di satu daftar: dari Undang-Undang Desa sampai Peraturan Bupati. Setiap tombol membawa Anda ke naskah resminya di JDIH, jadi yang Anda unduh adalah teks asli, bukan salinan dari tangan ke tangan.

Bekerja dan mengawasi desa harus berdasar aturan, bukan "katanya". Buka, unduh, baca, lalu pakai.

148 peraturan Diperbarui otomatis dari JDIH BPK: 16 November 2026 pukul 12.11 Langsung ke daftar

Mari manfaatkan dasar hukum desa

Aturan dibuat untuk dipakai. Siapa pun Anda, ada alasan untuk membukanya hari ini.

Kepala Desa, perangkat desa & BPD

Sebelum menyusun APBDes, Perdes, SK, atau menjawab pertanyaan warga, cek dulu aturannya. Keputusan yang berdasar hukum lebih kuat, lebih aman saat diperiksa, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Warga desa

Anda berhak tahu aturan main desa: hak mendapat informasi, cara Dana Desa dipakai, sampai tata cara pemilihan kepala desa. Baca aturannya, lalu ikut bermusyawarah dan mengawasi dengan dasar yang jelas.

Pendamping, mahasiswa & lembaga desa

Pakai naskah resmi untuk pelatihan, penelitian, dan pendampingan. Kutip pasalnya langsung dari sumbernya, dan periksa dulu apakah aturannya masih berlaku atau sudah diganti.

  1. 1. Cari. Ketik kata kunci (mis. "dana desa", "perangkat", "BUM Desa") atau pilih jenis peraturan.
  2. 2. Periksa statusnya. Pakai yang berlaku. Bila tertulis "dicabut" atau "diubah", lihat aturan penggantinya.
  3. 3. Unduh dari sumber resmi. Tombol unduh membuka naskah di JDIH; simpan dan bagikan tautannya, bukan potongan layar.

Semua peraturan tentang desa

Ditemukan 43 dari 148 peraturan. Hapus saringan

Peraturan Menteri Desa 43
  • Permendesa PDT 5/2026 Berlaku

    Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

    Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2026

    Mencabut Permendesa PDTT No. 20 Tahun 2021

  • Permendesa PDT 16/2025 Berlaku Pokok

    Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

    Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025

  • Permendesa PDT 13/2025 Berlaku Pokok

    Pedoman Sistem Informasi Desa

    Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025

    Mencabut Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020

  • Permendesa PDT 3/2025 Berlaku Pokok

    Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

    Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025

    Mencabut Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2023, Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019

  • Permendesa PDT 10/2025 Berlaku

    Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

    Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025

  • Permendesa PDTT 9/2024 Berlaku Pokok

    Indeks Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024

    Mencabut Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016

  • Permendesa PDT 2/2024 Berlaku

    Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

    Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024

  • Permendesa PDTT 13/2023 Berlaku

    Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023

  • Permendesa PDTT 9/2023 Berlaku

    Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023

    Mencabut Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015

  • Permendesa PDTT 7/2023 Berlaku

    Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023

  • Permendesa PDTT 6/2023 Berlaku

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023

  • Permendesa PDTT 4/2023 Dicabut

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025. Mengubah sebagian Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 8/2022 Berlaku

    Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022

  • Permendesa PDTT 23/2021 Berlaku

    Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2022

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2021

  • Permendesa PDTT 20/2021 Dicabut

    Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021

    Dicabut dengan Permendesa PDT No. 5 Tahun 2026. Mencabut Permendes PDTT No. 10 Tahun 2016

  • Permendesa PDTT 15/2021 Berlaku

    Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021

  • Permendesa PDTT 7/2021 Berlaku

    Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

  • Permendesa PDTT 6/2021 Berlaku

    Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021

    Mencabut Permendes PDTT No. 28 Tahun 2016

  • Permendesa PDTT 3/2021 Berlaku

    Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021

  • Permendesa PDTT 21/2020 Dicabut

    Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2025. Mencabut Permendes PDTT No. 17 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 19/2020 Dicabut

    Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025. Mengubah Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 14/2020 Berlaku

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020

    Mengubah Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 13/2020 Berlaku

    Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

  • Permendesa PDTT 7/2020 Berlaku, sudah diubah

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020

    Diubah dengan Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2020. Mengubah Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 6/2020 Berlaku, sudah diubah

    Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020

    Diubah dengan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2020. Mengubah Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 16/2019 Berlaku Pokok

    Musyawarah Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019

    Mencabut Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015

  • Permendesa PDTT 19/2019 Berlaku

    Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 18/2019 Dicabut

    Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025. Diubah dengan Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020. Diubah sebagian dengan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2023. Mencabut Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015

  • Permendesa PDTT 17/2019 Dicabut

    Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020

  • Permendesa PDTT 11/2019 Berlaku, sudah diubah

    Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

    Diubah dengan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2020. Mencabut Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018

  • Permendesa PDTT 16/2018 Dicabut

    Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019. Mencabut Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017

  • Permendesa PDTT 23/2017 Berlaku

    Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017

  • Permendesa PDTT 4/2017 Berlaku

    Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017

  • Permendesa PDTT 19/2017 Dicabut

    Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018

  • Permendesa PDTT 22/2016 Berlaku

    Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016

    Mencabut Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015

  • Permendesa PDTT 10/2016 Dicabut

    Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 20 Tahun 2021

  • Permendesa PDTT 8/2016 Berlaku

    Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016

    Mengubah Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015

  • Permendesa PDTT 2/2016 Dicabut

    Indeks Desa Membangun

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2024

  • Permendesa PDTT 21/2015 Dicabut

    Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016. Diubah dengan Permendesa PDTT No. 8 Tahun 2016

  • Permendesa PDTT 4/2015 Dicabut

    Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2023

  • Permendesa PDTT 3/2015 Dicabut

    Pendampingan Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015

    Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 2/2015 Dicabut

    Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

    Dicabut dengan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019

  • Permendesa PDTT 1/2015 Berlaku

    Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

Daftar ini penunjuk jalan, bukan naskah resmi: nomor, judul, dan status diambil dari JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) dan bisa tertinggal dari keadaan terbaru. Naskah yang mengikat adalah yang dimuat di sumber resminya. Berkas tidak disimpan di situs desa; tombol unduh membuka situs sumber. Untuk rujukan pasal yang dipakai website dan layanan desa ini, lihat Dasar Hukum layanan desa.