Permendesa PDT 5/2026 Berlaku
Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2026
Mencabut Permendesa PDTT No. 20 Tahun 2021
Semua aturan tentang desa dikumpulkan di satu daftar: dari Undang-Undang Desa sampai Peraturan Bupati. Setiap tombol membawa Anda ke naskah resminya di JDIH, jadi yang Anda unduh adalah teks asli, bukan salinan dari tangan ke tangan.
Bekerja dan mengawasi desa harus berdasar aturan, bukan "katanya". Buka, unduh, baca, lalu pakai.
Aturan dibuat untuk dipakai. Siapa pun Anda, ada alasan untuk membukanya hari ini.
Sebelum menyusun APBDes, Perdes, SK, atau menjawab pertanyaan warga, cek dulu aturannya. Keputusan yang berdasar hukum lebih kuat, lebih aman saat diperiksa, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.
Anda berhak tahu aturan main desa: hak mendapat informasi, cara Dana Desa dipakai, sampai tata cara pemilihan kepala desa. Baca aturannya, lalu ikut bermusyawarah dan mengawasi dengan dasar yang jelas.
Pakai naskah resmi untuk pelatihan, penelitian, dan pendampingan. Kutip pasalnya langsung dari sumbernya, dan periksa dulu apakah aturannya masih berlaku atau sudah diganti.
Ditemukan 43 dari 148 peraturan. Hapus saringan
Permendesa PDT 5/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2026
Mencabut Permendesa PDTT No. 20 Tahun 2021
Permendesa PDT 16/2025 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025
Permendesa PDT 13/2025 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025
Mencabut Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020
Permendesa PDT 3/2025 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025
Mencabut Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2023, Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019
Permendesa PDT 10/2025 Berlaku
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025
Permendesa PDTT 9/2024 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024
Mencabut Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016
Permendesa PDT 2/2024 Berlaku
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024
Permendesa PDTT 13/2023 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
Permendesa PDTT 9/2023 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023
Mencabut Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015
Permendesa PDTT 7/2023 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
Permendesa PDTT 6/2023 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023
Permendesa PDTT 4/2023 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025. Mengubah sebagian Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019
Permendesa PDTT 8/2022 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
Permendesa PDTT 23/2021 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2021
Permendesa PDTT 20/2021 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021
Dicabut dengan Permendesa PDT No. 5 Tahun 2026. Mencabut Permendes PDTT No. 10 Tahun 2016
Permendesa PDTT 15/2021 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021
Permendesa PDTT 7/2021 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
Permendesa PDTT 6/2021 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021
Mencabut Permendes PDTT No. 28 Tahun 2016
Permendesa PDTT 3/2021 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
Permendesa PDTT 21/2020 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2025. Mencabut Permendes PDTT No. 17 Tahun 2019
Permendesa PDTT 19/2020 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025. Mengubah Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019
Permendesa PDTT 14/2020 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020
Mengubah Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019
Permendesa PDTT 13/2020 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
Permendesa PDTT 7/2020 Berlaku, sudah diubah
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020
Diubah dengan Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2020. Mengubah Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019
Permendesa PDTT 6/2020 Berlaku, sudah diubah
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020
Diubah dengan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2020. Mengubah Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019
Permendesa PDTT 16/2019 Berlaku Pokok
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
Mencabut Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015
Permendesa PDTT 19/2019 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019
Permendesa PDTT 18/2019 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025. Diubah dengan Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020. Diubah sebagian dengan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2023. Mencabut Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015
Permendesa PDTT 17/2019 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020
Permendesa PDTT 11/2019 Berlaku, sudah diubah
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
Diubah dengan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2020. Mencabut Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018
Permendesa PDTT 16/2018 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019. Mencabut Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017
Permendesa PDTT 23/2017 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017
Permendesa PDTT 4/2017 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017
Permendesa PDTT 19/2017 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018
Permendesa PDTT 22/2016 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
Mencabut Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015
Permendesa PDTT 10/2016 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 20 Tahun 2021
Permendesa PDTT 8/2016 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016
Mengubah Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015
Permendesa PDTT 2/2016 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2024
Permendesa PDTT 21/2015 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016. Diubah dengan Permendesa PDTT No. 8 Tahun 2016
Permendesa PDTT 4/2015 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2023
Permendesa PDTT 3/2015 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
Dicabut dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019
Permendesa PDTT 2/2015 Dicabut
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
Dicabut dengan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019
Permendesa PDTT 1/2015 Berlaku
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah pintu resmi pemerintah untuk naskah peraturan.
Daftar ini penunjuk jalan, bukan naskah resmi: nomor, judul, dan status diambil dari JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) dan bisa tertinggal dari keadaan terbaru. Naskah yang mengikat adalah yang dimuat di sumber resminya. Berkas tidak disimpan di situs desa; tombol unduh membuka situs sumber. Untuk rujukan pasal yang dipakai website dan layanan desa ini, lihat Dasar Hukum layanan desa.
Asisten Desa Gunung Agung
Pilih pertanyaan, atau chat langsung petugas
Halo! Ada yang bisa kami bantu?
Masuk dengan akun Google di menu Surat Online, lengkapi data diri sekali, pilih jenis surat, lalu unggah persyaratan. Surat ditandatangani elektronik oleh Kepala Desa dan bisa diunduh dari rumah.
Ajukan suratDaftar syarat, prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya setiap layanan ada di halaman Layanan Publik. Layanan surat desa tidak dipungut biaya.
Lihat syaratMasukkan kode permohonan (diawali L) atau kode pengaduan (diawali A) di halaman Lacak Status.
Lacak statusSampaikan pengaduan atau usulan melalui formulir pengaduan. Identitas Anda dirahasiakan dan Anda mendapat kode untuk memantau tindak lanjutnya.
Buat pengaduanJam layanan: Senin–Jumat, 08.00–15.00 WIB. Alamat: Jl. Dr AK Gani Dusun 1 Desa Gunung Agung.
Lihat peta