Pengaduan & Aspirasi Warga

Sampaikan keluhan, laporan, usulan, atau permohonan informasi. Identitas pelapor dirahasiakan; setiap laporan mendapat kode untuk memantau tindak lanjut.

Formulir pengaduan

Nama

No. HP / surel (dirahasiakan)

Kategori

Topik pertanian/ternak/pangan (bila terkait)

Dusun (opsional)

Judul singkat

Uraian

Foto pendukung (opsional, maks. 4 MB)

Izinkan penyuluh/mitra yang menangani aduan ini menghubungi saya langsung. Bila tidak dicentang, nomor/surel Anda hanya diketahui pemerintah desa. Saya menyatakan laporan ini benar dan tidak memuat fitnah, SARA, atau data pribadi orang lain.

Dasar hukum

Pengaduan Masyarakat

UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 82 ayat (3)

Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa.
UU 25/2009 · Pasal 36

Penyelenggara pelayanan wajib menyediakan sarana pengaduan dan mengelola pengaduan.
Perpres 76/2013 · Pasal 13 huruf c

Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya.
Permendesa PDT 13/2025 · Pasal 105

Pengaduan penyalahgunaan data desa ditangani dengan merahasiakan identitas pelapor.

Pelindungan Data Pribadi

UU 27/2022 · Pasal 20 ayat (2) huruf e

Data pribadi boleh diproses untuk pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan pemerintah.
UU 27/2022 · Pasal 46

Bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pemilik data diberi tahu paling lambat 3 × 24 jam.
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 · Pasal 79 & Pasal 86 ayat (1a)

Data perseorangan penduduk wajib dilindungi kerahasiaannya; petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskannya.
UU 23/2006 jo. UU 24/2013 · Pasal 95A

Penyebarluasan data kependudukan tanpa hak diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta.
Permendesa PDT 13/2025 · Pasal 103

Data pribadi dalam Sistem Informasi Desa tidak boleh disebarluaskan secara terbuka.

Ringkasan, bukan kutipan resmi. Teks lengkap dapat dibaca di JDIH BPK melalui tautan peraturan. Semua dasar hukum